Ketika Asap Tak Mengenal Batas: Karhutla Indonesia 2026 Menjadi Krisis Regional

Bukan Sekadar Kebakaran Tahunan

Karhutla kembali melanda Indonesia pada 2026, dengan kabut asap yang berdampak hingga Malaysia dan Singapura. Reuters melaporkan bahwa luas kumulatif lahan terbakar mencapai sekitar 1,92 juta hektare pada akhir September, berdasarkan data satelit Nusantara Atlas—melampaui angka pada periode yang sama pada 2019.

Ketika Asap Menjadi Krisis Regional

Dampak karhutla melampaui kerusakan hutan. Polusi udara mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan memicu persoalan diplomatik dengan negara tetangga. Meski ASEAN memiliki kerangka kerja sama untuk menangani kabut asap lintas batas, efektivitasnya tetap bergantung pada pencegahan dan tindakan nyata di lapangan.

Ketika Anggaran Pencegahan Ikut Dipertanyakan

Krisis ini terjadi ketika kapasitas penanggulangan bencana Indonesia juga menjadi sorotan. Pada 2026, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipangkas dari sekitar Rp2,01 triliun menjadi Rp491 miliar, di tengah kebijakan penghematan pemerintah untuk membiayai prioritas lainnya.

Pemangkasan ini tidak otomatis membuktikan bahwa kebakaran menjadi lebih parah akibat kekurangan anggaran. Pemerintah menyatakan dana tambahan untuk penanganan karhutla tersedia jika diperlukan dan diajukan. Namun, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah pendanaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons bencana sudah memadai ketika risiko terus meningkat?

Krisis yang Tidak Boleh Dianggap Normal

Cuaca kering dan El Niño dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi tata kelola lahan, perlindungan gambut, pengawasan, dan penegakan hukum juga menentukan dampaknya. Penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman setelah api menyebar.

Ketika asap melintasi batas negara, dampaknya menjadi tanggung jawab regional. Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu memastikan bahwa pencegahan bencana tidak kalah prioritas dibandingkan pengeluaran pemerintah lainnya.